Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Banjar
👁 4 pembacaBerdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah satu bentuk pengaturan…
👁 4 pembacaBerdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah satu bentuk pengaturan ini…
👁 4 pembacaMengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi, dengan petunjuk dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 tentang…
👁 3 pembacaMengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi, dengan petunjuk dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 tentang…
👁 3 pembacaTujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknik Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi ini antara lain adalah memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman tentang suatu hal yang berkaitan dengan…
👁 2 pembacaBerdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah satu bentuk pengaturan…
👁 5 pembacaKegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun anggaran oleh dinas/instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, propinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota, yang…
👁 4 pembacaKetentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan bahwa salah satu dari tugas Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di…