Dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apa pun.
👁 0 pembaca

Martapura – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar mencapai 83,32 dan masuk kategori Baik. Hasil tersebut diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diikuti 157 pengguna layanan pada periode Januari–November 2026.

Hasil survei pada lima layanan

Survei mencakup layanan penyewaan alat berat, sertifikasi tenaga terampil jasa konstruksi, permohonan konsultasi, serta penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha.

Layanan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha memperoleh nilai tertinggi, yaitu 91,88 berdasarkan penilaian 33 responden. Adapun responden terbanyak berasal dari layanan penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha, yakni 55 orang.

Dari sembilan unsur pelayanan yang dinilai, perilaku petugas memperoleh nilai tertinggi sebesar 84,87. Dua unsur dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian sebesar 82,48 dan persyaratan sebesar 82,56. Melalui masukan tertulis, responden juga menyampaikan bahwa persyaratan layanan masih terasa rumit dan penjelasan petugas perlu lebih mudah dipahami.

Prioritas perbaikan layanan

Menindaklanjuti hasil survei, Dinas PUPRP Kabupaten Banjar memprioritaskan perbaikan waktu penyelesaian dan kejelasan persyaratan. Pada triwulan IV 2026, dinas berencana menyusun daftar periksa persyaratan serta menyediakan informasi mengenai alur layanan, waktu penyelesaian, dan kontak petugas. Panduan ini diharapkan membantu pemohon memeriksa kelengkapan berkas sebelum mengajukan permohonan.

Khusus untuk layanan tata ruang, dinas juga berencana mengoptimalkan pelacakan status berkas secara daring dan pemberitahuan melalui WhatsApp atau SMS. Dengan demikian, pemohon dapat mengetahui kapan berkas perlu diperbaiki atau kapan permohonannya telah selesai diproses.

Laporan SKM DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN Tahun 2026