Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Banjar
👁 4 pembacaBerdasarkan pedoman Peraturan Menteri PU no. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi syarat tentang…
👁 4 pembacaBerdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah satu bentuk pengaturan…
👁 4 pembacaBerdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah satu bentuk pengaturan ini…