Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri PU no. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah satu
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi, dengan petunjuk dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi, dengan petunjuk dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13
Tujuan dari Kegiatan Bimbingan Teknik Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi ini antara lain adalah memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman tentang suatu hal
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang jasa konstruksi. Salah